FILMALTERNATIF.ORG

Mungkinkah film Indonesia membantu mendewasakan politik bangsa ini yang seabad lalu terbentuk bersama radio, pers, dan novel?

Oleh: Ariel Heryanto

OKTOBER 1965-Maret 1966 merupakan sebuah beban. Di situ terkubur sejumlah simpul sejarah kita dan bersamanya terkubur sebagian dari sosok paling telanjang jati diri bangsa ini. Konflik di Aceh, Ambon, dan Poso merupakan pernyataan dan beban lain yang mutakhir.

Tanpa memahami sejarah 1965-1966 mungkin kita tak akan pernah mampu
mengatasi tantangan bangsa masa kini dan mendatang. Semua itu bukan hanya beban politik, militer, atau ekonomi. Tetapi juga sosial, etika, dan kebudayaan. Akal sehat kita menuntut penjelasan tentang masing-masing peristiwa sebelum dapat kita terima sebagai bagian dari utang, warisan, dan modal kehidupan bersama.

Misalnya, kita ingin paham mengapa dan bagaimana mungkin sebuah bangsa yang merdeka bisa baku bunuh sesamanya dalam skala besar-besaran? Kebencian macam apa yang memungkinkan? Dari mana datangnya? Bagaimana masa lalu yang tak pernah diadili itu dipikul oleh keluarga korban di masa kini? Bagaimana mereka yang pernah terlibat dalam pembunuhan dapat menyimpan pengalaman masa lampaunya tanpa sesal?

Mungkinkah film Indonesia membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini?

UPAYA orang Indonesia memeriksa sejarah 1965-1966 sudah dimulai saat rezim Orde Baru sedang giat-giatnya menjungkirbalikkan fakta dan akal sehat dengan sejumlah propaganda. Sejumlah cerpen, novel, puisi, skripsi kesarjanaan, esai, biografi, atau wawancara telah meragukan sejarah resmi penguasa. Sebagian lain mengajukan kisah tandingan. Jumlah dan lingkup mereka berlipat ganda sesudah ambruknya kekuasaan Orde Baru. Contohnya tersebar di berbagai toko buku, laporan jurnalistik, pementasan teater, dan pameran seni rupa.

Namun, setahu saya belum ada satu pun film cerita, diedarkan berskala nasional, secara komersial, karya sineas independen Indonesia yang terlibat. Mengapa?

Ketika Orde Baru berjaya, sejumlah pekerja film terkemuka mengabdikan tenaganya untuk sang penguasa. Film seperti Janur Kuning (Alam Surawidjaja, 1979), Serangan Fajar (Arifin C Noer, 1981) dan Pengkhianatan G30S/PKI (Arifin C Noer, 1983), merupakan ujung tombak propaganda rezim militer. Mereka menjadi rekan seperjuangan buku teks sejarah resmi untuk para siswa, indoktrinasi penataran Pancasila untuk pegawai, monumen, pidato pejabat tentang bahaya laten PKI, dan berbagai bentuk teror negara.

Pada masa itu, satu-satunya film yang sedikit berbeda dari versi penguasa diproduksikan dari luar negeri, The Year of Living Dangerously (Peter Weir, 1982) berdasarkan novel karya CJ Koch. Banyak pengamat asing menyukainya, bukan karena alasan politis, historis atau estetis. Adanya perhatian untuk negeri Indonesia dalam budaya pop Barat itu sendiri merupakan sebuah barang langka yang layak dihargai, kata mereka. Belum pernah saya jumpai satu pun orang Indonesia yang menyukai film itu.

Memang sulit bagi sebuah film cerita berdasarkan sejarah yang kontroversial bisa memuaskan publik yang terbelah-belah dan terkena dampaknya. The Year of Living Dangerously merupakan kisah cinta dua orang asing yang kebetulan bertugas kerja di Indonesia pada tahun 1965. Gejolak politik di Indonesia hanya latar yang tak ada sangkut pautnya dengan kisah cinta mereka. Lebih parah lagi, Indonesia digambarkan semacam hutan misteri yang angker dan jauh dari peradaban modern.

Pada tahun 2000-an, sejumlah film dokumenter merintis kekosongan ini. Misalnya, Mass Grave (Lexy Junior Rambadeta, 2001) merekam peristiwa pembongkaran dan penguburan kembali puluhan korban pembantaian tahun 1965 di Desa Kaliworo, November 2000. Beberapa gambar dari film itu menjadi sebagian kecil dari sebuah karya film dokumenter yang secara lebih lengkap dan gemilang menggambarkan seluk beluk tahun 1965. Film itu berjudul The Shadow Play (Chris Hilton, 2002) dan pernah dipertontonkan di sejumlah kota di Jawa, Oktober 2003. Pada Festival Film Indonesia 2004, sejarah tahun 1965 menjadi salah satu tema yang banyak diminati pembuat film dokumenter.

Semua itu layak disambut hangat. Namun, ada yang hilang dari sebuah film dokumenter tentang sebuah sejarah penuh konflik seperti tahun 1965 yang tak banyak mewariskan rekaman gambar dan dokumen. Dari film dokumenter, biasanya kita mendapatkan kisah serba umum dan dingin obyektif, tanpa detail sosok pelakunya. Itulah bedanya membaca buku sejarah Hindia Belanda yang terbaik sekalipun dan membaca kisah Minke dalam novel Bumi Manusia (Pramoedya A Toer, 1980).

Yang kita butuhkan adalah sebuah film cerita tentang tahun 1965 dari keringat sineas Indonesia untuk publik Indonesia sebelum didahului karya orang asing? Mungkinkah itu?

Puisi Tak Terkuburkan (Garin Nugraha, 2000) merupakan sebuah percobaan yang serba ragu dan takut. Seperti penampilan narator dalam kisah film
itu, pesan film ini akhirnya terkubur dalam kegagapan sinematografinya sendiri. Sejarah 1965 tetap terkubur di film ini, biar pun ada semak puisi yang tumbuh di atasnya. Konon ada sebuah film pendek dari Yogyakarta yang beredar sangat terbatas dengan tema serupa Djedjak Darah (Muhdi Wahyu Anto, 2003). Saya sendiri belum menyaksikan yang satu ini.

KEBANGKITAN kembali industri film Indonesia pasca-Orde Baru pantas disyukuri. Secara teknis sinematografi, sebagian mencapai prestasi memukau. Cukup banyak sineas yang tidak semata-mata tunduk pada hukum dagang atau meneruskan kebiasaan mengumbar kekerasan dan seks. Minat pada sejarah juga meningkat di kalangan sineas muda kita. Marsinah (Slamet Rahardjo, 2001) membuktikan tingkat keberanian sineas Indonesia membongkar kasus mutakhir kekerasan politik dan pembodohan masyarakat tentangnya. Prestasi ini tidak ada duanya dalam sejarah Indonesia sejak Sum Kuning Perawan Desa (1978).

Semua itu patut disyukuri. Namun, tampaknya sejarah 1965-1966 masih jauh dari jangkauan para sineas muda kita. Juga, atau apalagi, masalah- masalah yang masih membara di sekitar Aceh, Papua, atau Poso.

DALAM soal kegagapan bertutur sejarah politik, film Indonesia tidak sendirian di Asia. Sejak dasawarsa 1990-an, kebangkitan film di sejumlah negeri Asia dirayakan di mana- mana. Namun, semua ini tidak disertai dengan semakin tersingkapnya di layar perak sejarah politik yang digelapkan di negeri masing-masing. Di Republik Rakyat China (RRC), Taiwan, atau Hongkong, kejayaan industri film berpusat pada sukses usaha dagang hiburan atau kecanggihan estetika. Film-film sejarah dari generasi Zhang Yimou lebih banyak memuji keagungan penguasa masa lampau, termasuk Hero (2002).

Jika ada film asing The Shadow Play untuk Indonesia, ada pula film asing Morning Sun (Carma Hinton, Geremie Barmé, dan Richard Gordon, 2003) untuk RRC. Yang tersebut belakangan merupakan sebuah karya monumental, berupa film dokumenter tentang Revolusi Kebudayaan (1964-1976). Sayangnya, hingga kini belum ada tanda- tanda film itu dapat diedarkan di RRC secara resmi.

Dalam skala lebih kecil, riak kebangkitan film juga terasa di Asia Tenggara. Bila Indonesia punya beban tahun 1965, Malaysia dan Singapura punya beban sejarah politik tahun 1969. Thailand saat ini mempunyai sejumlah beban yang masih membara di bagian selatan, selain utang dari peristiwa di tahun 1976 dan 1992. Tak ada satu pun sineas lokal dari Asia Tenggara yang angkat kamera untuk soal-soal yang paling menggelisahkan kesadaran publik ini, walau semuanya telah dibahas publik lewat berbagai media lain. Salah satu ciri yang paling menonjol dari produksi mutakhir di negeri-negeri tetangga kita adalah keberanian menampilkan adegan seks.

DENGAN latar belakang seperti itu, saya terbelalak ketika menyaksikan karya-karya Mani Ratnam, sutradara terkemuka India. Karyanya Dil Se (1998) berkisah tentang cinta seorang pegawai negeri di Delhi dengan seorang gadis yang menjadi anggota pasukan bunuh diri dari sebuah gerakan separatis. Kelompok separatis ini berkampung di sebuah provinsi yang bertahun-tahun ditindas pemerintah pusat dan berupaya memerdekakan diri. Menonton Dil Se sebagai orang Indonesia menggoda angan-angan akan sebuah film Indonesia tentang kisah cinta seorang wartawan Jakarta dengan seorang pejuang kemerdekaan dari salah satu provinsi yang ingin merdeka dari RI.

Lewat dua film sebelumnya, Roja (1992) dan Bombay (1995), Mani Ratnam meneguhkan posisinya sebagai seorang sineas sekaligus komentator politik. Bertutur tentang ketegangan pejuang Tamil dan Kashmir, Roja menjadi film pertama Mani Ratnam yang mengangkat posisinya sebagai sutradara papan atas dan sekaligus sebagai perintis tahap baru sejarah perfilman India.

Bombay berkisah tentang nasib sebuah keluarga yang berkali-kali dihadapkan oleh pertentangan Hindu-Islam di sekitar peristiwa penghancuran Masjid Babri di Ayyodhia (1992) dan serangkaian kerusuhan berdarah tahun berikutnya. Film ini diawali dengan romantika sepasang kekasih dari kedua agama. Hubungan mereka ditentang keluarga masing-masing. Kisah berlanjut setelah mereka berputra dua dan bertumbuh di tengah masyarakat yang mengingatkan kita akan Ambon di tahun-tahun 1999- 2002.

Berbeda dari The Year of Living Dangerously, dalam film-film Mani Ratnam konflik sosial bukan sekadar latar yang ditempelkan di belakang sebuah kisah cinta sentimental serta rangkaian lagu dan tari khas Bollywood. Berbeda dari film dokumenter semacam The Shadow Play, karya-karya Mani Ratnam menyajikan sebuah kisah dengan detail dan kedalaman pengalaman pribadi tokoh-tokohnya ditambah pesan kemanusiaan tanpa berkotbah. Dan yang lebih penting, karya-karya Mani Ratnam merupakan jernih payah anak bangsa sendiri tentang dan pertama-tama teruntuk bangsa sendiri.

Semua itu bukan kisah keberanian dan kehebatan seorang seniman. Namun, juga masyarakat yang melahirkan dan merayakan si seniman. Mani Ratnam punya penggemar berat dan sekaligus pengecam, bahkan ada yang pernah mengancam membunuhnya gara-gara film yang dibuatnya. Terlepas dari itu, film-film politis Mani Ratnam jauh lebih laris di dalam dan luar India dibandingkan dengan karya-karya arus utama Bollywood yang sezaman. Apalagi CD dari soundtrack film-film itu. Di tangan Mani Ratnam tak ada pertentangan antara karya serius tentang politik bangsa dan karya komersial tentang romantika cinta sebagaimana sering dijadikan kambing-hitam untuk kemiskinan film bermutu.

Jika Indonesia belum memiliki seorang Mani Ratnam, mungkin kesalahannya tidak terletak pada para pekerja film itu sendiri. Masyarakat kita belum mampu menghasilkan tokoh semacam itu dan mungkin belum layak atau berhak menuntut karya film seperti Dil Se.

Sementara itu, India duduk sejajar dengan sejumlah bangsa yang telah mampu dan berani menginterogasi "aib-keluarga" lewat serangkaian film cerita komersial dalam berproses penyembuhan luka lama menjadi sebuah modal maju. Yang masuk dalam daftar ini: Amerika Serikat dengan tema perbudakan dan kekalahan perang Vietnam, Eropa dengan tema kejahatan fasisme, Australia dengan tema penderitaan kaum Aborigin.

Pengaruh Bollywood dalam sinetron dan film Indonesia sudah banyak dicatat orang. Yang mungkin masih perlu ditambahkan adalah pengaruh yang tersebar di tanah air selama ini bukan yang terbaik yang dapat diberikan Bollywood.

* Ariel Heryanto, Dosen di The University of Melbourne, Australia

Dimuat di Kompas, Minggu, 16 Januari 2005